PBB Mulai Buka Mata Soal Papua Socratez: Dalam Sidang HAM PBB, Hampir 70 Negara Nyatakan Prihatin

PapuaKini - Kekerasan Negara dan kejahatan kemanusiaan serta pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia dan juga lebih khusus di Tanah Papua, mulai membuka mata dunia internasional. Hal itu terbukti   dalam Sidang HAM PBB hari ini Rabu (23/5) kemarin), di Genewa, Swiss, hampir 70 Negara menyatakan keprihatinan kekerasan Negara dan kejahatan kemanusiaan serta pelanggaran HAM di Indonesia, lebih khusus  di Tanah Papua.
Adanya keprihatinan dunia internasional tersebut seperti diungkapkan Ketua Umum Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua, Socratez Sofyan Yoman melalui jaringan mereka,  baik yang ada di Jakarta maupun dari  luar  negeri. “Berita ini kami akses melalui jaringan kami yang terpercaya,”jelasnya  saat dihubungi Bintang Papua, semalam Rabu (23/5).


Menurut Tokoh Agama yang terkenal vocal ini, Pemerintah Amerika Serikat, Pemerintah  Jepang, Pemerintah Denmark, dan Pemerintah  Jerman,meminta kepada Pemerintah Indonesia membuka  akses untuk media Internasional ke Papua. Pemerintah Jerman juga dengan tegas meminta kepada Pemerintah Indonesia untuk membebaskan Filep Karma dari tahanan politik tanpa syarat. “Termasuk tahanan politik lainnya tanpa terkecuali ikut dibicarakan di sana, seperti Forkorus Cs,”katanya lagi.

Dikatakan, Pemerintah Jerman juga meminta  Pemerintah Indonesia tidak menyalahgunakan  KUHP 106 dam 110.   Dunia Internasional melalui lembaga atau badan dunia PBB mulai membuka hati dan mata untuk melihat penderitaan rakyat Indonesia dan rakyat Papua yang mengalami ketidakadilan dan kekerasan serta kejahatan Negara.  Tidak ada alasan Pemerintah Indonesia untuk menutup pintu akses media internasional dan diplomat asing ke Papua. Sekarang sudah waktunya Pemerintah Indonesia meninggalkan atau berhenti  beberbagai bentuk rekayasa dan kebohongan-kebohongan tentang persoalan Papua. Sudah saatnya Pemerintah Indonesia dan rakyat Papua untuk duduk berunding dan   berdialog dalam semangat kesetaraan untuk mengakhiri kekerasan dan kejahatan kemanusiaan di Tanah Papua.  “Tekanan  Internasional ini juga tidak terlepas dari kegagalan Otonomi Khusus sebagai solusi politik tentang masalah Papua. Amanat Otsus seperti perlindungan (protektion), keberpihakan (affirmative action) dan pemberdayaan (empowering) mengalami kegagalan tolal dan sebaliknya kejahatan dan kekerasan Negara semakin meningkat dan menyengsarakan penduduk asli Papua,” demikian Socratez Sofyan Yoman dalanm Pressreleasenya yang dikirim ke redaksi Bintang Papua. (don/don/l03)

Posted in: Papua,Politik