Massa Desak Hatari dan Koleganya Diganti

PapuaKini - Ratusan orang yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Papua Peduli Rakyat (KMP3R), Senin (27/8) pukul 12.00 WIT kemarin siang melakukan aksi demo damai, di  Lapangan upacara atau halaman Kantor Gubernur Provinsi Papua - Dok II Jayapura, guna mensikapi maraknya kasus dugaan korupsi yang terjadi di Provinsi Papua.
Aksi demo damai yang dipimpin langsung oleh Ketua KMP3R, Kaleb Woisiri dan Koordinator Lapangan (Korlap), Paulinus Ohee ini meminta dengan tegas kepada semua komponen penegak hukum, jangan mudah dibeli oleh para koruptor menggunakan uang rakyat.

Dari berbgaai tulisan yang diusung para pendemo, antara lain mendesak Kepala Badan  Pengelola  Keuangan dan Aset Daerah  Provinsi Papua, Achmad Hatari dicopot dan kolega-koleganya.

Datang dengan menggunakan dua mobil jeep, dua truk dan puluhan kendaraan bermotor massa tiba di halaman Kantor Gubernur Provinsi Papua - Dok II Jayapura, massa membawa sejumlah spanduk yang bertuliskan Bangkit dan Lawan Koruptor, merebut kembali hak rakyat Papua. Akibat dari korupsi yaitu hilangnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah, hilangnya kewibawaan pemerintah dalam masyarakat dan hukum tidak lagi dihormati. Shioo…… Tong pu uang sekolah, tong pu perahu, tong pu jalan, dia (rakyat, red) punya uang dipancuri depan tong pu mata. Korupsi uang rakyat dengan dalih deposito, musnahkan Hatari  dari Birokrasi Pemprov Papua, karena dia bukan bagian terpenting dari orang Papua. Masih banyak orang Papua yang mampu dan bersih dalam kepemimpinan dan mengelola uang rakyat.
KMP3R meminta kepada semua komponen penegak hukum jangan mudah untuk dibeli oleh para koruptor menggunakan uang rakyat. Achmad Hatari (AH) dimana kau sembunyikan uang kami dan masih banyak tulisan  lainnya.

Ratusan massa dari KMP3R ini meminta untuk menghadirkan Penjabat Gubernur Provinsi Papua, DR. Drs. H. Syamsul Arief Rivai, MS. untuk menyampaikan orasinya dan pernyataan sikapnya.
Menurut Korlap aksi demo KMP3R, Paulinus Ohee, korupsi menunjukkan tantangan serius terhadap pembangunan rakyat Papua di semua sektor. Korupsi juga mempersulit proses pembangunan dan tata pemerintahan yang baik (good governance, red) dengan cara menghancurkan proses formal. “Akibat dari korupsi yakni berkurangnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah, berkurangnya kewibawaan pemerintah dalam masyarakat dan hukum tidak lagi di hormati,” ujar Paul panggilan akrab dari Paulinus Ohee.

Paul dalam orasinya dapat diidentifikasi bahwa Provinsi Papua secara umum sedang mengalami situasi “Kritis” dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan partisipatif.  Berkaca dari 11 tahun pemberlakuan Otonomi Khusus (Otsus) tidak berdampak kepada pertumbuhan ekonomi rakyat secara menyeluruh maupun pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan oleh rakyat.
Adapun permasalahan yang fundamental dalam hal pengambilan keputusan dan kebijakan sepihak yang terindikasi korupsi.

Misalnya dana – dana dari Pusat yang disalurkan melalui beberapa sumber resmi Pemerintah Pusat, seperti dana bagi hasil yang pada prakteknya selama pemerintahan berjalan tidak ada transparansi.
Begitu juga dengan dana – dana insentif Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemprov Papua, dana Otsus dan lain sebagainya yang pada prakteknya tidak berjalan secara formal, prosedural dan transparansi pada pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua yang sangat morat – marit dan juga deposito uang rakyat Rp. 1,250 triliun yang tidak transparan, dimana terindikasi telah terjadi perampokan uang rakyat yang dilakukan oleh oknum – oknum elit birokrasi Papua itu sendiri yang dipercayakan mengatur uang rakyat Papua.

Untuk itu KMP3R meminta dengan tegas agar segera basmi para koruptor atau para mafia pencuri uang rakyat Papua. Tangkap dan adili para perampok uang rakyat. Stop deposito uang rakyat dengan alasan – alasan yang tidak jelas. Lembaga hukum jangan mendagangkan profesinya kepada para elit korup. Karena koruptor merajalela sehingga rakyat semakin menderita.

Massa KMP3R kemudian diterima oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua, Drs. Elieser Renmaur. Dan dalam arahannya dihadapan para pendemo, Elieser Renmaur menjelaskan, bahwa Gubernur saat ini sedang tidak berada ditempat. “Kita maklumi dalam negara demokrasi, hal semacam ini sudah biasa seperti melakukan aksi demo korupsi, itu sudah biasa dialam demokrasi atau negara demokrasi,” ujarnya.

Karena keinginan sebagian besar pendemo yang ingin bertemu langsung dengan Gubernur Papua, sehingga massa enggan memberikan tuntutan atau pernyataan sikapnya kepada Asisten I, Elieser Renmaur. “Kami (KMP3R) akan datang besok (hari ini, red) ke kantor tempatnya bersarang dan bersembunyi para separatis koruptor, dimana kami akan menyerahkan langsung tuntutan atau pernyataan sikap kami kepada bapak Gubernur,” tegas Kaleb Woisiri yang didampingi Paulinus Ohee. (Binpa)

Posted in: Barat,jayapura,Papua,Selatan