PapuaKini — Meski dialog antara rakyat Papua dengan Jakarta guna menyelesaikan masalah Papua sebagai suatu solusi politik untuk mengganti Otonomi Khusus gagal diwujudkan, namun upaya dialog yang digagas Jaringan Damai Papua (JDP) tetap jalan.
Demikian disampaikan Sekretaris JDP DR. Muridam Widjojo dan Socrates Sofyan Yoman ketika ditanya soal tindaklanjut dialog antara Papua-Jakarta tahun 2012 usai Peluncuran Buku Hukum Makar Anti Demokrasi dan HAM di Tanah Papua karya Selpius Bobii S.Si di Aula Sekolah Tinggi Filsafat dan Theologi (STFT) Fajar Timur, Padang Bulan, Abepura, Sabtu (26/5).
Menurut peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ini, rakyat kini bukan lagi bicara soal dialog, tapi ikut menentukan suatu format dialog yang cocok guna menyelesaikan masalah Papua.
Dia mengatakan, pihaknya tanpa henti menggelar sosialisasi tentang dialog , baik di Tanah Papua, di luar Tanah Papua maupun di luar negeri antara lain Ketua JDP DR. Neles Tebay kini di Jakarta mempersiapkan peluncuran buku karyanya yang berisi kumpulan artikel/opini tentang dialog supaya dialog tetap berada di permukaan dan tak dilupakan rakyat Papua.
“Mau dialog yang bohong bohongan atau dialog yang serius menyelesaikan masalah. Sekarang tingkatnya sudah kesitu. Bukan dialog seperti kita bicara tahun lalu,” ujar Terkait Felix Wanggai Cs bicara soal komunikasi konstruktif, lanjut dia, pihaknya tak ada urusan dengan itu. Jadi langsung berurusan dengan yang strategis. Saya tak berkomentar tentang hal yang tak strategis. Sementara itu, Socrates Sofyan Yoman mengatakan, pihaknya memberikan dukungan kepada JDP untuk segera mempersiapkan format dialog yang jujur, bermartabat antara rakyat Papua dan pemerintah Indonesia yang dimediasi pihak ketiga tanpa syarat. Pasalnya, Otonomi Khusus yang menjadi solusi politik ‘sudah gagal’ sehingga tak ada solusi lain selain dialog atau perundingan.
Disinggung pemerintah Indonesia selama ini bersikeras menolak dialog antara rakyat Papua dan pemerintah Indonesia dimediasi pihak ketiga lantaran adanya kekwatiran makin meluasnya tuntutan Papua merdeka, kata dia, pemerintah Indonesia tak perlu takut dan khawatir yang berlebihan kan ada wasit rakyat Papua menyampaikan persoalan persoalan yang dialaminya sekaligus solusi.
“Kenapa harus takut. Kalau dia benar kenapa takut. Mereka takut berarti ada apa dibalik ini. Kita bertanya. Kalau negara takut ada apa,” tukasnya.
Ditambahkan, “Kalau dia benar benar membangun di Papua dan memajukan orang Papua, melakukan perubahan perubahan menuju kebaikan kenapa dia harus takut. Ini menunjukkan sesuatu yang tak beres kalau memang takut. (Binpa)
0 komentar:
Posting Komentar