PapuaKini - Standar menyajikan petunjuk yang praktis dan mudah yang terkait dengan tugas-tugas akuntan. Standar biasanya terdiri dari 3 bagian: (1) uraian masalah yang harus diatasi, (2) pembahasan dengan penalaran, dan (3) keputusan atau teori, solusi ditetapkan. Ada sejumlah pertimbangan dalam penetapan standar yang harus diperhatikan:
1. Standar menyajikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan aktivitas sebuah perusahaan bagi seluruh pengguna informasi,
2. Standar menyajikan petunjuk dan aturan tindakan bagi akuntan public yang memungkinkan pengujian secara hati-hati (due care) dan independent saat menggunakan keahlian dan integritasnya dalam mengaudit laporan perusahaan, serta saat membuktikan kewajarannya.
3. Standar menyajikan kumpulan data bagi pemerintah tentang berbagai variable yang patut dipertimbangkan dalam bidang perpajakan, regulasi perusahaan, perencanaan serta regulasi ekonomi dan peningkatan efisiensi ekonomi serta tujuannya social lainnya.
Standar menghasilkan prinsip dan teori yang penting bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam disiplin ilmu akuntansi.
MENUJU PENYUSUNAN TUJUAN LAPORAN KEUANGAN
Pembuatan suatu standar mungkin dapat bermanfaat bagi suatu pihak, namu dapat juga merugikan pihak lain. Pilihan ini mendorong penyusun standar mengadopsi proses politis dalam rangka memperoleh akomodasi. Dalam menyusun standar, ada 2 pendekatan yang muncul: Pertama, pendekatan penyajian kebenaran di mana menginginkan laporan yang netral dan berusaha mencapai penyajian yang benar melalui proses penyusunan standar, dan kedua pendekatan konsekuensi ekonomik, yang menekankan pada penggunaan standar dengan konsekuensi ekonmi yang baik konsekuensi ekonomi yang buruk.
MENUJU KERANGKA KONSEPTUAL
1. Kantor-kantor Akuntan Publik dan Individu
Kantor akuntan public dan individu bertanggungjawab untuk secara independent menyatakan bahwa laporan keuangan suatu perusahaan disajikan secara wajar dan akurat seluruh hasil aktivitasnya. Tugas akuntan public umumnya mencakup pengauditan, akuntansi, dan layanan untuk mengarahkan penyusunan system pencatatan data yang dapat diandalkan, memeriksa system secara periodic untuk menjamin efektivitasnya, menyiapkan laporan keuangan dengan informasi yang akurat dan menyatakan keakuratannya.
2. American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)
AICPA merupakan organisasi profesi yang mengkoordinasi praktik para akuntan public bersertifikat (CPA) di Amerika. Lembaga ini memiliki dua komite teknis senior yang mempunyai peran penting-Accounting Standards Executive Committee (AcSec) dan Auditing Standards Committee (AuSec)- yang diberi wewenang untuk mewakili AICPA dalam menanggapi masalah-masalah akuntansi keuangan dan biaya serta masalah pengauditan. Komite ini mengeluarkan Statement of Position (SOPs) untuk menanggapi setiap isu akuntansi. Tahun 1959, AICPA membentuk lembaga baru, yaitu Accounting Principles Board (APB) untuk mempercepat penyajian secara tertulis tentang apa yang dimaksudkan dengan prinsip-prinsip akuntansi berterima umum.
3. American Accounting Association (AAA)
AAA merupakan organisasi untuk pera akuntan dari bidang akademik maupun individu yang tertarik dengan perbaikan praktik dan teori akuntansi. Pada prakteknya, AAA melakukan aktivitas melalui komite-komite khusus yang bertugas untuk menyajikan kerangka laporan keuangan perusahaan. Upaya-upaya ini yang mencapai berbagai tingkat keberhasilan terdiri dari studi-studi berikut ini:
a. A Tentative of Accounting Principles Underlying Corporate Financial Statements
b. An Introduction to Corporate Accounting Standards
c. An Inquiry into Nature of Accounting
d. A Statement of Basic Accounting Theory
e. A Statement on Accounting Theory and Theory Acceptance.
4.Financial Accounting Standard Board (FASB)
FASB menggantikan APB pada tahun 1973 sebagai badan yang bertanggungjawab untuk menetapkan standar akuntansi. FASB merupakan badan yang bersifat otoritatif, independent dengan tugas menetapkan dan meningkatkan standar laporan dan akuntansi keuangan, sehingga standar-standar tersebut menaruh perhatian utama pada pencatatan informasi tentang kejadian ekonomi dan transaksi melalui cara yang berarti dalam laporan keuangan. Keanggotaan FASB, empat berasal dari praktik public dan tiga berasal dari pihak-pihak terkait dengan akuntansi (pemerintah, industri, dan pendidik).
Hubungan antara profesi akuntan dengan FASB diklarifikasikan dengan Rule 203 of the AICPA’s Code of Professional Ethics yang menyatakan bahwa setiap anggota AICPA tidak boleh menyajikan opini bahwa laporan keuangan yang disajikan sesuai prinsip-prinsip akuntansi berterima umum, apabila laporan tersebut menyimpang dari Pernyataan FASB atau interpretasinya, auat dari Opini dan ARB, kecuali dapat menunjukkan bahwa karena situasi yang tidak seperti biasanya, menyebabkan laporan keuangan dapat menyesatkan.
5.Securities and Exchange Commission (SEC)
SEC dibentuk oleh Kongres pada tahun 1934 dengan tanggungjawab utama mengangani administrasi berbagai ketentuan yang meregulasi pasar saham dan menjamin laporan serta pengungkapan yang memadai dari setiap perusahaan di Amerika. Walaupum SEC mempunyai kekuasaan untuk meregulasi praktik dan pengungkapan akuntansi, secara umum SEC tetap mengandalkan profesi akuntansi dan menggunakan kekuasaannya untuk memberikan batasan-batasan serta melakukan hak veto. SEC mendukung FASB dengan sejumlah syarat bahwa SEC tidak mendelegasikan setiap wewenang atau mengabaikan hak untuk menolak, mengubah, atau menunda pengumuman FASB melalui prosedur yang telah diregulasi.
6. Organisasi Profesi Lainnya
7. Para Pengguna Laporan Keuangan
Pengguna langsung meliputi: pemilik dan pemegang saham, pemberi pinjaman (kreditor) dan pemasok, manajemen perusahaan, dinas perpajakan, organisasi pekerja, dan pelanggan. Pengguna tidak langsung meliputi: analisis dan konsultan keuangan, pasar saham, pengacara, otoritas yang terkait dengan regulasi, kalangan berita keuangan dan agen-agen penyaji laporan, asosiasi dagang, serikat pekerja, competitor, masyakarat umum, departemen pemerintahan lainnya.
LAPORAN-LAPORAN LAIN
1. Teori-teori Regulasi
Regulasi umumnya diasumsikan akan diterima oleh industri terkait dan didesain serta dioperasikan dengan tujuan utama memperoleh keuntungan. Ada 2 kategori utama tentang regulasi industri:
a. Teori Kepentingan Umum, menyatakan bahwa regulasi disajikan untuk menanggapi permintaan public akan koreksi terhadap ketidakefisienan atau ketidaklayakan harga pasar.
b. Teori Kepentingan Kelompok atau Teori Perebutan, menyatakan bahwa regulasi disajikan untuk menanggapi permintaan kelompok tertentu dengan tujuan untuk memaksimalkan income anggotanya. Versi utama teori ini adalah The political Ruling-elite theory of Regulation yang menekankan pada kekuatan politik untuk mendapatkan pengendalian regulator dan The Economic Theory of Regulation yang menekankan pada kekuatan ekonomi.
2. Haruskah Kita Mergulasi Akuntansi?
Pihak yang tidak menginginkan regulasi menggunakan teori agensi dalam mempertanyakan, mengapa harus ada insentif untuk pembuatan laporanyang andal dan sukarela bagi pemilik. Pihak yang menginginkan regulasi menggunakan argumentansi kepentingan umum. Saat perdebatan tentang manfaat dan keterbatasab regulasi berlanjut, standar akuntansi merupakan realita dalam lingkungan akuntansi. Keunggulan dan keterbatasan berbagai penyusunan standar – baik regulatori maupun nonregulatori – dapat dinilai sebagai suatu cara untuk meningkatkan proses.
3. Pendekatan Pasar Bebas
Pendekatan pasar bebas dalam menghasilkan standar akuntansi dimulai dari asumsi dasar bahwa informasi akuntansi merupakan sebuah produk yang bersifat ekonomis, sama seperti barang atau jasa lainnya. Atas dasar itu, informasi akuntansi merupakan subjek kekuatan permintaan penggunaan dan disediakan oleh para penyaji. Namun, ada kegagalan pasar baik secara eksplisit maupun implicit dalam pasar informasi swasta:
- informasi yang bersifat monopoli oleh manajemen, investor yang naïf, ketakutan akan kegagalan gunsional, penyimpangan perhitungan, keanekaragaman prosedur, dan kurangnya objektivitas.
4. Regulasi Sektor Swasta tentang Standar Akuntansi
Pendekatan sector swasta dalam regulasi standar akuntasi menggunakan asumsi dasar bahwa kepentingan public terhadap akuntansi akan terlayani dengan baik apabila penyusunan standar diserahkan kepada sector swasta.
Pendukung pendekatan ini menggunakan argument:
- FASB terlihat responsive terhadap berbagai konstituen
- FASB tampak mampu menarik, sebagai anggota atau staf, orang-orang yang memiliki pengetahuan teknis yang diperlukan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan system pengukuran dan pengungkapan alternative.
- FASB terlihat sukses dalam memperoleh tanggapan dari berbagai konstituensinya dan dalam menanggapi sejumlah masukan.
Penentang pendekatan ini menggunakan argument:
- FASB tidak memiliki kewenangan statutory dan kekuatan untuk memaksakan aturan yang dibuatnya, serta menghadapi tantangan penolakan oleh Kongres maupun oleh lembaga pemerintah lainnya
- FASB sering dituduh tidak independent dan konstituennya yang besar, kantor akuntan public, dan korporasi
- FASB sering dituduh lamban dalam menanggapi isu-isu utama yang krusial bagi sejumlah konstituennya.
5. Regulasi Sektor Publik tentang Standar Akuntansi
Pendukung regulasi standar akuntansi oleh sector public menggunakan argument:
- Secara umum sudah diketahui bahwa proses inovasi dalam akuntansi didasarkan pada peran lembaga pemerintahan, seperti SEC yang disebut pengganggu yang kreatif
- Diyakini bahwa struktur regulasi pasar saham yang ditetapkan melalui Securities of 1933 dan 1934 membagi perlindungan bagi para investor terhadap berbagai ancaman
- SEC dimotivasi oleh keinginan untuk menyajikan tingkat pengungkapan kepada public yang dianggap perlu dan memadai dalam pembuatan keputusan
- Tidak seperti FASB, SEC mempunyai legitimasi yang lebih besar melalui kewenangan statutory yang lebih jelas
- Sejumlah tuntutan agar sector public menjadi pengawas dan pengendali muncul di saat tujuan bertentangan dengan kepentingan umum.
Penentang pendekatan ini menggunakan argument:
- Diperlukan biaya yang besar untuk memenuhi ketentuan pemerintah dalam penyajian informasi
- Beberapa orang beragumen bahwa para birokrat mempunyai kecenderungan untuk memaksimalkan total anggaran biro mereka.
- Akan timbul kondisi yang berbahaya apabila penyusunan standar semakin bersifat politis
- Beberapa kalangan mempertanyakan tentag perlunya system pemerintahan yang didukung kekuatan kepolisian.(anggi)
Berita Populer
-
PapuaKini - Penangkapan Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Buchtar Tabuni dan dua orang pengikutnya tak akan pernah m...
-
Pangamat sepakbola dan mantan pemain Mandala Jaya, Marthin Rumere, mengatakan, target Persipura untuk meraih poin saat laga tandang ke Del...
0 komentar:
Posting Komentar